Tampilkan postingan dengan label EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No. Reg. Perk.: PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No. Reg. Perk.: PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 April 2022

EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No. Reg. Perk.: PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015

 


 EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
 No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015


Kepada Yth:
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dalam Perkara Nomor: 68/PID. SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. 
Jl. H.R Rasuna said, Kav. C – 19 Kuningan
Jakarta

========================================================

EKSEPSI
(Nota Keberatan) 

Terhadap: 

SURAT DAKWAAN
No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015
Tanggal 26 Juni 2015
Atas Nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si

 

 

Perkara Nomor         : 68/PID. SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. 

 

Nama Terdakwa       : drh. CHAIDIR TAUFIK, M. Si.  

Tempat lahir               : Jakarta

Umur/Tgl. lahir           : 57 Tahun/ 26 Mei 1958

Jenis Kelamin            : Laki – laki

Kebangsaan              : Indonesia

Tempat tinggal          : Jalan Trikora IV/245 Kelurahan Tengah

                                      RT. 011/07 Kramat Jati

                                      Jakarta Timur

Agama                       : Islam

Pekerjaan                  : PNS

Pendidikan                : S – 2

 

Dakwaan                  :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18  dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)   Undang     Undang    Nomor  31 Tahun    1999    Tentang     Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah             dengan  Undang – Undang   Nomor  20  Tahun  2001 Tentang         Perubahan  atas  Undang  – Undang  Nomor  31 Tahun 1999   Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi, jo.  Pasal 55    ayat (1) ke – 1 KUHP.

 

Penahanan:

-     Oleh Penyidik Kejari Jakarta Selatan, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

-     Oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota sejak Tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;

 

-     Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Juni  2015 s/d tanggal 9 Juli 2015;

-     Sampai saat ini terhadap Terdakwa dilakukan Tahanan Kota

 

Majelis Hakim Yang Mulia;
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;
Sidang yang kami muliakan;
 

Perkenankanlah kami Penasehat Hukum dari drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. mengajukan eksepsi (nota keberatan) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS – 20JKT.SEL/Ft.1/05/2015  Tanggal 26 Juni 2015, sebagai berikut:

  

I.       PENDAHULUAN 

Setelah mempelajari dan menelaah secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. selanjutnya memberikan tanggapan atas Surat Dakwaan   Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015  Tanggal 26 Juni 2015,   yang telah disampaikan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mulia ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. dengan Dakwaan Primair: “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP”, dan Dakwaan  Subsidair: “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)  Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP”; 

Adapun eksepsi (nota keberatan) yang kami sampaikan sebagai bentuk upaya dalam rangka membela kepentingan hukum Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. selaku Klien kami, pada prinsipnya  meliputi hal – hal yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

 

(1)   Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili  perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

 

(2)   Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan;

 

Selain itu, nota keberatan (eksepsi) ini juga didasarkan pada ketentuan  Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”; 

 

II.   PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA ATAS NAMA  TERDAKWA drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.;

 

Majelis Hakim yang mulia;
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;
Sidang yang kami muliakan;

 

Pengertian memerintahkan penghentian penyidikan suatu perkara berarti hal itu sudah masuk substansi perkara, atau dengan kata lain kasusnya dibatalkan. Dengan demikian, pengadilan sudah tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang penyidikannya telah diperintahkan untuk dihentikan tersebut; 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, penyidikan terhadap perkara adanya dugaan Tindak Pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 (Bukti Terdakwa – 1 terlampir); 

Bahwa dalam penyidikan adanya dugaan Tindak Pidana korupsi atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.,  JAILUN LUMBANBATU dan KUSNANDAR  sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang sama yaitu Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRINT – 374/0.1.14/Fd.1/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 (Bukti Terdakwa – 2 terlampir) jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B – 1152/0.1.14.4/Fd.1/03/2014 atas nama JALIUN LUMBAN BATU dan KUSNANDAR  (Bukti Terdakwa – 3 terlampir); 

Bahwa penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRINT – 374/0.1.14/Fd.1/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah diperintahkan untuk DIHENTIKAN (dengan kata lain dibatalkan oleh Pengadilan), berdasarkan   Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti Terdakwa – 1); 

Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT – 374/0.1.14/Fd.1/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. tersebut, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya melimpahkan pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyusun Surat Dakwaan  untuk kemudian melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan atas suatu perkara yang penyidikannya telah dibatalkan (diperintahkan untuk dihentikan); 

Bahwa secara prosedural, Pengadilan tidak boleh memeriksa dan mengadili suatu perkara yang penyidikannya telah dibatalkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak mempunyai kewenangan/kompetensi untuk melanjutkan/meneruskan pemeriksaan perkara Nomor: 68/PID. SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST.  mengenai  adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam   Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  Atas Nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.; 

Bahwa  ketentuan Pasal 25  Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan dengan tegas: “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini”. 

Bahwa hukum acara pidana yang dimaksudkan oleh Pasal 25  Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 

Bahwa Pasal 147 KUHAP secara tegas menyatakan: “Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya”; 

Bahwa berkaitan dengan Pasal 147 KUHAP tersebut, maka ketentuan Pasal 156 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

 

(1)   Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili  perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

 

(2)   Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan; 

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  tidak berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP yang kami maksudkan dalam eksepsi (nota keberatan) ini adalah bahwa perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama  Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan karena wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana dalam perkara a quo sudah hapus, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) angka 1 KUHP yang menyatakan: “Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum”; 

Bahwa Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. sudah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum”, oleh karena Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRINT – 374/0.1.14/Fd.1/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. telah diperintahkan untuk DIHENTIKAN (dengan kata lain dibatalkan oleh Pengadilan), berdasarkan   Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti Terdakwa – 1); 

Bahwa apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghentikan pemeriksaan perkara a quo atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan hak – hak asasi Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain termaktub dalam:

 

-        Bahwa ketentuan pasal 1 angka 6  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: ”Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: ”Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal  17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal  18 ayat (1)  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

 

-        Bahwa ketentuan pasal  18 ayat (5)  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: ”Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”; 

Berdasarkan fakta – fakta hukum dan uraian yang dijelaskan diatas, maka sangat wajar dan beralasan demi hukum, apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan selanjutnya  mengenghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 68/PID. SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST.  mengenai  adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam   Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  Atas Nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.; 

 

III.  DAKWAAN  TIDAK DAPAT DITERIMA  ATAU SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN;

 

Bahwa ketentuan mengenai perkara dihentikan demi hukum, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

 

a.     “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”;

 

b.     “Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan”;

 

c.      “Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka, atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim”;

 

d.     “Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka”; 

Bahwa Penyidikan atau yang biasa disebut pengusutan, dalam istilah asingnya disebut opsporing adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (verpolging), atau merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan; 

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, tugas pokok penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti – bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; 

Bahwa perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu. Dengan perkataan lain, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang – undang  untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 937); 

Bahwa suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa apakah atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. Dalam hal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membuat/menyusun Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS – 20JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.  in casu dan telah melimpahkannya bersamaan dengan Berkas Perkara Register Perkara Nomor: PDS – 06/RP – 3/03/2013 bulan 2015 atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 

Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memaksakan melimpahkan Berkas Perkara dan Surat Dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah upaya kriminalisasi, pelanggaran terhadap hak asasi Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. dan pelanggaran hukum, oleh karena perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 telah diperintahkan untuk dihentikannya penyidikannya, berdasarkan  Putusan Pengadian Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 (vide Bukti Terdakwa – 1); 

Bahwa fakta hukum sebagaimana kami sebutkan diatas, bersesuaian pula dengan pernyataan Teguh R. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,dalam beberapa media, antara lain; dalam Media Politik & Hukum, Edisi Selasa,  14 Juli 2015, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya menyatakan: “Sang Hakim dalam putusannya memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kejari Jaksel Nomor: Print – 374/0.1.14/Fd.1/10/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 tentang terjadinya dugaan korupsi di dinas peternakan dan perikanan kota Jaksel dalam pelaksanaan pembangunan RPA itu. Padahal Sprindik itu adalah surat perintah atas nama drh. Chaidir Taufik ....” (Bukti Terdakwa – 4  terlampir); 

Bahwa adapun alasan – alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

 

(1)   Tidak terdapat cukup bukti, atau dengan perkataan lain  tidak ditemukan bukti – bukti yang cukup. Pengertiannya yaitu alat – alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah tidak terpenuhi, atau alat – alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak ditemukan;

 

(2)   Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa peristiwa yang semula oleh penyidik dianggap sebagai tindak pidana, namun kemudian secara nyata peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, maka kemudian penyidik menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut;

 

(3)   Penyidikan dihentikan demi hukum, karena berdasarkan undang – undang memang tidak dapat dilanjutkan penyidikan atas peristiwa tersebut, misalnya; tersangka meninggal dunia, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, atau karena peristiwa tersebut telah kadaluarsa;  

Bahwa alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum;

Bahwa sejalan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.  maka Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi yang berlaku di negara hukum Indonesia, menegaskan sebagai berikut:

-        Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”; 

-        Pasal 28 I ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah secara sewenang – wenang dan melawan hukum melimpahkan perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama  Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengabaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

a.     Bahwa bukti – bukti yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum;

 

b.     Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam melakukan penyidikan atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015 (Bukti Terdakwa – 5 terlampir), dimana Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. juga merupakan pihak dalam perkara tersebut;

 

c.      Bukti berupa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. Freddy Ahadiat, ST. adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015 (Bukti Terdakwa – 6 terlampir);

 

d.     Bahwa Bukti berupa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. SR – 120/PW09/5/2013 Tanggal 7 Januari 2013 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 adalah tidak sah, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum dan telah diperintahkan untuk DICABUT,  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015 (vide Bukti Terdakwa – 5), dimana Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. juga merupakan pihak dalam perkara tersebut; 

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015,  Halaman 65, dengan tegas menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan melihat pula pada Surat Pernyataan RD. Freddy Ahadiat, ST. tanggal 25 September 2012 yang menyatakan realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan adalah 87, 2778 % (Bukti P – 26) dan Surat Pernyataan RD. Freddy Ahadiat, ST. tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti T – 10) yang menyatakan realisasi pembangunan fisik RPA di Jakarta Selatan adalah 80,6411 %, dalam hal ini terdapat dua perhitungan bobot yang berbeda oleh orang yang sama, menunjukkan pengawasan yang dibebankan kepada PT. Cipta Rancang Mandiri, tidak dilaksanakan secara baik dan benar, hal ini bertentangan dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan (Bukti P – 1) (angka 2 huruf a s/d l). Huruf k menyatakan: “Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran mutu bahan dan hasil kerja, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang/kontrak pekerjaan pemborongan. Dan huruf l menyatakan: Konsultan Pengawas bersedia sepenuhnya untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir pekerjaan bilamana diperlukan oleh pihak – pihak yang berwenang berkaitan dengan pemeriksaan”;   

Bahwa penetapan Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. sebagai Tersangka dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”; 

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut sesuai pula dengan pertimbangan hukum  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015,  Halaman 65, yang pada pokoknya menyatakan: “Seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bukti permulaan adalah adanya dua alat bukti yang sah”; 

Bahwa  selanjutnya menurut GANJAR LAKSAMANA, (Sindonews.com., Edisi Sabtu 24 Agustus 2013), “Sprindik tidak harus menyebutkan nama Tersangka dalam kasus tersebut. Karena Tersangka dalam kasus pidana ditetapkan melalui surat penetapan tersangka, bukan melalui Sprindik”. "Peningkatan status penyidikan dan tersangka itu tidak bisa berbarengan dalam satu sprindik. Penetapan tersangka harus terpisah melalui surat penetapan tersangka. Dan sprindik tanpa menyantumkan tersangka itu sah"; 

Bahwa menurut Prof. ROMLI ATMASASMITA, “Untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus melalui Standard  Operating Procedure (SOP) yang benar”; 

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan uraian yang disebutkan diatas, maka sangat jelas bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan status drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. sebagai Tersangka adalah tidak sesuai dengan Standard  Operating Procedure (SOP) yang benar;

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, dapat dijelaskan kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam Surat Dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang pada pokoknya menyatakan, “Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan”. Pengertian “tuduhan” dalam hal ini menurut hemat kami adalah penyidikan yang didasarkan pada Standard  Operating Procedure (SOP) yang benar; 

Bahwa dalam perkara a quo, penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara, Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Bahwa dalam perkara a quo, Surat Dakwaan Jaksa yang ternyata  didasarkan pada bukti – bukti yang tidak sah dan Standard  Operating Procedure (SOP) yang tidak  benar, maka haruslah dinyatakan batal atau Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1)  Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan”; 

Bahwa demikian pula mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh RD. Freddy Ahadiat, ST., dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015, halaman 130 s/d halaman 131, dinyatakan: “Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana terhadap surat pernyataan dari Tergugat – I tanggal 25 September 2012 yang isinya bertentangan dan mengingkari laporan yang dibuat oleh Tergugat – I sebelumnya sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan Bukti P – 1 berupa Surat Perjanjian/Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/-1.712.34 Tanggal 25 Mei  2010 antara Turut Tergugat I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat – 1, dan Bukti P – 31 berupa Surat Addendum Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2564/-1.823.5 Tanggal 19 Nopember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, sehingga dengan demikian, Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 dimana kapasitasnya sudah tidak lagi sebagai Konsultan Pengawas (surat pernyataan yang sifatnya tidak resmi). Sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST harus dianggap TIDAK SAH dan CACAT HUKUM demikian juga isi/substansi  membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut  (vide Bukti P – 26), yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) adalah sangat berbeda dan/atau bertentangan dengan laporan – laporan dan/atau dokumen – dokumen resmi yang telah disampaikan oleh Tergugat I pada saat menjalankan tugas, fungsi dan pekerjaannya sebagai Konsultan Pengawas”; 

Bahwa mengenai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. SR – 120/PW09/5/2013 Tanggal 7 Januari 2013 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., maka oleh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015, halaman 135 s/d halaman 136, dinyatakan: “Bahwa oleh karena Tergugat II tidak menelaah, memeriksa, memproses, meneliti, dan memperivikasi seluruh data – data yang kompeten berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi  Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, terutama Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas maka hasil audit Tergugat II tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dan bukti untuk menentukan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Ruchiyat, MBA. (dibawah sumpah) di persidangan yang menyatakan bahwa Apabila Auditor BPKP tidak melakukan pemeriksaan, penelitian, pemerosesan terhadap seluruh dokumen – dokumen dalam hal adanya perbedaan bukti – bukti, termasuk apabila tidak memeriksa dan meneliti Dokumen Pengantar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas, Laporan Mingguan, Rekapitulasi Bobot Pekerjaan Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas yang menyebutkan bahwa Bobot Pelaksanaan adalah 95, 1581 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh satu persen), maka hasil audit tersebut dianggap UNDER STANDARD dan tidak dapat dijadikan pegangan/ pedoman sebagai alat bukti. Dengan demikian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tergugat II dalam Laporan Auditnya adalah tidak sah, oleh karena selain alasan  sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat II juga tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan Audit Fisik, sebagaimana diterangkan Ahli Ruchiyat, MBA. (dibawah sumpah) di persidangan yang menyatakan bahwa Kewajiban Auditor BPKP adalah melakukan audit fisik, dengan melibatkan pihak – pihak terkait seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan sebagainya. Bahwa Tergugat II dalam melakukan audit dalam perkara a quo, telah melanggar ketentuan mengenai PENGUMPULAN BUKTI yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan”;    

Bahwa begitu pula, Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam  melakukan penyidikan atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana disebutkan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015, halaman 137 s/d halaman 138, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam melakukan proses penyidikan pro justitia atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, terungkap pula di persidangan berdasarkan keterangan Abdul Kadir Sangaji (dibawah sumpah) selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di persidangan...”; 

Bahwa berdasarkan  fakta – fakta hukum dan uraian yuridis yang disebutkan diatas, sangat terang dan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat/menyusun Dakwaan dan Surat Dakwaan berdasarkan: 

a.     Penyidikan yang tidak sah;

 

b.     Perbuatan Melawan Hukum;

 

c.      Alat – alat bukti yang tidak sah dan oleh Pengadilan sudah diperintahkan untuk dicabut, antara   lain; Surat Pernyataan RD. Freddy Ahadiat, ST. tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012, serta Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. SR – 120/PW09/5/2013 Tanggal 7 Januari 2013 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010;

 

d.     Standard  Operating Procedure (SOP) yang tidak benar; 

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terang berdasarkan uraian diatas bahwa  perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.  telah dinyatakan dihentikan demi hukum; 

Bahwa oleh karena  perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. telah dihentikan demi hukum yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak ada alasan dan dasar bagi Jaksa Penutut Umum untuk membuat Surat Dakwaan atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.; 

Bahwa oleh karena tidak ada alasan dan dasar bagi Jaksa Penutut Umum untuk membuat Surat Dakwaan atas nama Terdakwa, maka Dakwaan dan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau dibatalkan;

 

 

IV.   SURAT DAKWAAN CACAT HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN; 

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”; 

Bahwa sedangkan, menurut MADE WIDYANA  (Ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya), “Penyidik harus terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan untuk mencari alat bukti guna menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Artinya, Sprindik harus keluar terlebih dahulu, baru kemudian penyidikan dilakukan untuk mencari alat bukti dalam menetapkan Tersangka”; 

Bahwa berkaitan dengan Sprindik, maka menurut Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia, GANJAR LAKSAMANA (Sindonews.com., Edisi Sabtu 24 Agustus 2013), “Sprindik hanya diterbitkan satu kali dalam satu kasus pidana. Ketika kasus pidana tersebut melibatkan banyak saksi, maka yang diterbitkan lebih dari satu oleh penegak hukum adalah surat penetapan Tersangka”; 

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP dan pendapat ahli hukum pidana  MADE WIDYANA dan GANJAR LAKSAMANA tersebut, sangat jelas bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan/kesalahan dalam menerbitkan Sprindik atas nama Tersangka  drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. (sekarang menjadi Terdakwa), oleh karena dalam perkara tersebut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan lebih dari satu Sprindik (beberapa Sprindik)  yang bersifat tumpang tindih, yaitu:

 

-        Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN – 63/0.1.14/Fd.1/03/2012 Tanggal 27 Maret 2012, tidak menyebutkan nama Tersangka (Bukti Terdakwa – 7 terlampir);

 

-        Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 374/0.1.14/Fd.1/10/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, menyebutkan atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.   (vide Bukti Terdakwa – 2);

 

-        Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN – 039/0.1.14/Fd.1/01/2015 Tanggal 22 Januari 2015, menyebutkan atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.   (Bukti Terdakwa – 8 terlampir); 

Bahwa dengan demikian, keseluruhan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah cacat prosedur dan tidak sah, oleh karena:

 

-        Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. dibuat lebih dari satu Sprindik;

 

-        Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut, masing – masing menyebutkan nama  Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.;

 

-        Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut telah diperintahkan untuk dihentikan,   berdasarkan   Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 (vide Bukti Terdakwa – 1);

 

-        Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. sama sekali tidak pernah diperiksa/ disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN – 039/0.1.14/Fd.1/01/2015 Tanggal 22 Januari 2015; 

Bahwa dengan demikian, sangat terang dan jelas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum; 

Bahwa dasar dari Jaksa Penuntut Umum untuk membuat/menyusun Surat Dakwaan adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139 KUHAP, yang berbunyi: “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”; 

Bahwa begitu pula dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”; 

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05 /2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. yang dibuat/disusun oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah dan cacat hukum, maka secara kausalitas, konsekwensi yuridis dari fakta hukum tersebut adalah  Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05 /2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. harus dibatalkan; 

 

V. JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAANNYA;

 

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menentukan syarat – syarat materil yang harus dipenuhi dalam menyusun suatu surat dakwaan, yaitu: “ ..... uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. 

Bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat – syarat materil sesuai ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. 

Bahwa dalam halaman pertama  Surat dakwaannya No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05 /2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. selaku Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 48/2009 Tanggal 12 Januari 2009, bersama – sama dengan Kusnandar selaku Kuasa Direktur Utama PT. Pinapan Gunung Mas (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan JALIUN LUMBAN BATU (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang), pada bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Lantai 12, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

 

Bahwa merujuk uraian halaman pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum ternyata sangat tidak cermat menyusun uraian Surat Dakwaannya, dengan alasan:

 

a.    Bahwa sangat keliru Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dakwaannya dengan uraian  “bersama – sama dengan Kusnandar dan JALIUN LUMBAN BATU telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,   oleh karena Kusnandar tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan dalam perkara a quo dan telah dinyatakan bahwa penetapan Kusnandar sebagai Tersangka adalah tidak sah, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti Terdakwa – 1);

 

b.    Bahwa penyidikan perkara atas nama Tersangka CHAIDIR TAUFIK, M.Si., Tersangka KUSNANDAR dan Tersangka JALIUN LUMBAN BATU  berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta selatan  adalah tidak sah dan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan (dictum) dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015, halaman 137 s/d halaman 138 (vide Bukti Terdakwa - 5);

 

c.    Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 374/0.1.14/Fd.1/10/2013 Tanggal 11 Oktober 2013, menyebutkan atas nama Tersangka drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si., KUSNANDAR dan JALIUN LUMBAN BATU telah diperintah untuk dihentikan, berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 54/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti Terdakwa – 1); 

Bahwa dengan demikian sangat tidak cermat uraian Jaksa Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang didakwakan, dengan menyatakan: “Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP”,  begitu pula sangat tidak cermat uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan: “Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3  jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP”; 

Bahwa dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaannya, sehingga konsekwensi yuridis dari ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.  harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;  

 

VI.   SURAT DAKWAAN KABUR (OBSCUUR LIBELUM); 

Bahwa sangat kabur dan tidak jelas uraian Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa akibat tidak dilaksanakannya beberapa pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak No. 2029/-1.712.34 Tanggal 17 September 2010 beserta lampirannya dan Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada Saksi Kusnandar selaku penyedia barang/jasa atas kemajuan pekerjaan 95 % meskipun sesungguhnya kemajuan pekerjaan baru sebesar 80,6411%, sehingga terdakwa telah memperkaya saksi Kusnandar sebesar Rp. 775.209.588,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. SR – 120/PW09/5/2013 Tanggal 7 Januari 2013 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternaakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010”, oleh karena:

 

a.     Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara konkrit dan jelas mengenai perhitungan kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.;

 

b.     Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai pedoman dan landasan yuridis yang sah untuk menentukan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaannya;

 

c.  Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. SR – 120/PW09/5/2013 Tanggal 7 Januari 2013 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang dijadikan pedoman dan bukti  oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah telah dinyatakan tidak sah, tidak dapat dijadikan pedoman dan bukti untuk menentukan kerugian negara serta diperintahkan harus dicabut berdasarkan amar putusan (dictum) dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Mei 2015, halaman 137 s/d halaman 138 (vide Bukti Terdakwa - 5);

 

d.     Bahwa Surat Pernyataan RD. Freddy Ahadiat, ST. Tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan  RD. Freddy Ahadiat, ST. Tanggal 25 September 2012 telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum; 

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaannya No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05 /2015 Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel) maka sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,  menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak karena batal demi hukum atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

 

VII.  PERMOHONAN

 

Berdasarkan tanggapan sebagai eksepsi (nota keberatan) yang telah kami uraikan diatas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dalam Putusan sela sebagai berikut:

 

1.     Menerima Eksepsi Penasehat Hukum  Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.;

 

2.     Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 68/PID. SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST.  mengenai  adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam   Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:  PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015  Atas Nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.;


 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar berkenan untuk memutuskan:

 

3.     Menyatakan menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

 

4. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  No. Reg. Prk.: PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015  Tanggal 26 Juni 2015  atas nama Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. adalah batal demi hukum atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

 

5.     Demi hukum membebaskan atau melepaskan Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si. dari Tahanan Kota,  segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

 

6.     Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

 

 

Jakarta, 5 Agustus  2015

 

Hormat kami

Penasehat Hukum Terdakwa drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si.

 

  

 

APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH.,MH.

 

 

 

ROSMAIDA SIAHAAN, SH.,MH.

 

 

 

KAMSER SILITONGA, SH.

 

 

 

YANRINO SIBUEA, SH.

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN

  TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN   Pelaksanaan suatu kontrak akibat adanya suatu perbuatan cidera/ingka...