Berita Hukum - Kebijakan Publik

www.beritahukumkebijakanpublik.com

Senin, 17 Januari 2022

FOLLOWING GOD'S GUIDANCE

di Januari 17, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Minggu, 16 Januari 2022

SEMANGAT PRESIDEN JOKO WIDODO

di Januari 16, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Sabtu, 15 Januari 2022

CONTRACT SIGNED

di Januari 15, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Kamis, 06 Januari 2022

TANPA BURUH PRODUKTIVITAS TIDAK BERJALAN

di Januari 06, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL

di Januari 06, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Rabu, 05 Januari 2022

ESENSI GOTONG ROYONG

di Januari 05, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Senin, 03 Januari 2022

SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL

di Januari 03, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Minggu, 02 Januari 2022

PELARIAN DALAM PERENUNGAN

di Januari 02, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

MEMBANGUN SEMANGAT KEBERSAMAAN

di Januari 02, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

NKRI BERADA DI PERSIMPANGAN JALAN

di Januari 02, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

PANCASILA PEDOMAN PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

di Januari 02, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

KEBEBASAN JANGAN KEBABLASAN

di Januari 02, 2022 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Langganan: Postingan (Atom)

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN

TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN Pelaksanaan suatu kontrak akibat adanya suatu perbuatan cidera/ingka...

CONTOH DAFTAR BUKTI – BUKTI SURAT PENGGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN

CONTOH DAFTAR BUKTI – BUKTI SURAT PENGGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DAFTAR BUKTI – BUKTI PENGGUGAT Dalam Perkara Perdata ...
CONTOH PERMOHONAN PERMINTAAN SALINAN RESMI PUTUSAN

CONTOH PERMOHONAN PERMINTAAN SALINAN RESMI PUTUSAN Jakarta, 16 Oktober 2018 Nomor : 051/AHH&Ass/Permohonan -...
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI DI KEPOLISIAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI DI KEPOLISIAN Jakarta, 15 Oktober 2012 Nomo : 086 / ...

Mengenai Saya

Berita Hukum Kebijakan Publik: Advokat, Dosen, Aktivis'98, Ketua Umum LSM KOMAKOPEPA, Pemerhati Kebijakan Publik dan Sosial Kemasyarakatan

Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

► 2023 (4)
- ► Desember (1)
- ► November (1)
- ► Januari (2)

▼ 2022 (363)
- ► Desember (8)
- ► November (7)
- ► Juli (5)
- ► Juni (4)
- ► Mei (81)
- ► April (190)
- ► Maret (11)
- ► Februari (45)
- ▼ Januari (12)

► 2021 (53)
- ► Desember (19)
- ► November (21)
- ► Oktober (2)
- ► September (11)

► 2020 (41)
- ► Maret (41)

Label

“BUKTI PERMULAAN” atau “BUKTI YANG CUKUP” DALAM HUKUM ACARA PIDANA
ADRENALIN KEHIDUPAN
AIR BAH
AKTA MERUPAKAN ALAT BUKTI ADANYA PERIKATAN
AKTIVITAS PERDAGANGAN YANG TIDAK SEHAT
ALLAH MENAWARKAN PENGHARAPAN
ALLAH MENGENAL BATIN KITA (GOD KNOWS OUR INMOST BEING)
AMBISIUS YANG MERUSAK KARAKTER ALAMI RAKYAT INDONESIA
ANCAMAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
ANTITRUST sebagai suatu TANTANGAN
APA YANG TELAH ANDA BERIKAN KEPADA NEGARA INDONESIA
ASAS – ASAS KONTRAK
ASAS – ASAS KONTRAK ASURANSI
ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
ASAS ITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH
ASAS OBLIGATOIR
ASPEK HUKUM CESSIE
ASPEK HUKUM HIBAH SEBAGAI SUATU PERJANJIAN
ASPEK HUKUM TIPIKOR DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
ASPEK PERJANJIAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
Aturan Hukum Surat Perjanjian Jual Beli
AZAS – AZAS PERUNDANG – UNDANGAN
BATAL DEMI HUKUM DAN PEMBATALAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN
BEBERAPA DOKTRIN DEFINISI HUKUM TATA NEGARA
BENTUK DAN PENGIKATAN JAMINAN DALAM KREDIT SEKTOR KEUANGAN
BERBAGAI PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI
BIAYA PANJAR PERKARA
CIVIL DEUCATION DAN DEMOKRATISASI
COLLATERAL CONTRACTS
CONTOH DRAFT ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
CONTOH PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN (EXECUTIE) DALAM PERKARA PIDANA
CONTOH AGAR KPKNL TIDAK MELAKUKAN LELANG
CONTOH DAFTAR BUKTI – BUKTI SURAT PENGGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN
CONTOH GUGATAN WANPRESTASI MENGENAI TANAH YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
CONTOH KESIMPULAN DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN
CONTOH KONFIRMASI KEPADA KAPOLRES METRO JAKARTA TIMUR MENGENAI SP2HP ATAS NAMA PELAPOR Drs. ROBERT I PALENKAHU
CONTOH KONKLUSI DUPLIK DAN REPLIK Dalam Perkara Perdata Nomor: 113 / Pdt.G / 2019 / PN.JKT.Utr
CONTOH PENCABUTAN SURAT GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA
CONTOH PERMOHONAN AANMANING KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI
CONTOH PERMOHONAN AUDENSI
CONTOH PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA
CONTOH PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT
CONTOH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
CONTOH PERMOHONAN PERMINTAAN SALINAN RESMI PUTUSAN
Contoh Permohonan Permintaan Surat Keterangan Resmi dan Dokumen Pendukung berkaitan dengan BERITA ACARA PENYITAAN
CONTOH PRA KESEPAKATAN MENGENAI USULAN KERJASAMA PENANGANAN PERKARA
CONTOH SURAT GUGATAN WANPRESTASI YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
CONTOH SURAT KEBERATAN TERHADAP MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA DI PERSIDANGAN
CONTOH SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENYAMPAIKAN SOMASI DALAM PERKARA PERDATA
CONTOH SURAT LAPORAN DAN PENGADUAN KEPADA KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
CONTOH SURAT PENANGGUHAN PERSIDANGAN
CONTOH SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CONTOH SURAT PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN PERCERAIAN
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN PENGURUS KOPERASI
CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI DI KEPOLISIAN
CONTOH SURAT PERMOHONANIJIN MELAKUKAN PERCERAIAN
CONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS ADANYA DUGAAN MALADMINISTARASI
CONTOH SURAT TUGAS LSM - KOMAKOPEPA
CRIMINAL POLICY DALAM PENERAPAN KONSEP NON PENAL
CRIMINAL POLICY DALAM PENERAPAN KONSEP NON PENAL
dan berlimpah kasih karunia-Nya)
DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA
DASAR – DASAR HUKUM ACARA PERDATA
DERITA INDONESIA
DESKRIPSI SINGKAT MENGENAI PENYITAAN MENURUT KUHAP
DIKAITKAN DENGAN PANDANGAN SKOLNICK
DIKOTOMI SOSIAL
DOKTRIN HABEAS CORPUS DALAM NEGARA HUKUM
EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS
EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA
EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM No. Reg. Perk.: PDS – 20 JKT.SEL/Ft.1/05/2015 Tanggal 26 Juni 2015
EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM Perk. No. PDS – 07/KOR/JKT.TM/04/2015 Tanggal 15 April 2015
EKSISTENSI BIROKRAT NEGARA atau APARATUR PEMERINTAHAN
EVERYTHING ABOUT LOVE (SEMUA MENGENAI CINTA)
FAHAM KEBANGSAAN DAN KEUTUHAN NKRI
FENOMENA PARTAI POLITIK
FENOMENA ASURANSI SEBAGAI SUATU PERJANJIAN ATAU KONTRAK
FENOMENA BERBAGAI MODUS KEJAHATAN PERBANKAN
FENOMENA COLLATERAL DALAM AGUNAN SUATU KREDIT
FENOMENA HUKUM SIPIL (CIVIL LAW)
FENOMENA STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fenomena Yuridis Perbuatan Melawan Hukum
FENOMENA YURIDIS HAK ATAS TANAH
FILOSOFI NEGARA KESEJAHTERAAN YANG DIRUMUSKAN DALAM PANCASILA DAN PEMBUKAAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945
FIRMAN TUHAN ADALAH HUKUM MUTLAK
Following God’s guidance
GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE
GERAKAN REFORMASI DAN IDEOLOGI PANCASILA
GOD IS GOOD AND ABUNDUNT IN HIS LOVE (Tuhan Itu baik
GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRATIS
HAK DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA
HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN
HUBUNGAN ANTARA PERIKATAN DAN PERJANJIAN
HUBUNGAN ASAS LEGALITAS DALAM TERMINUS KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
HUBUNGAN ASAS LEGALITAS DALAM TERMINUS KUHAP DAN KUHP
HUBUNGAN SISTEM HUKUM DAN SISTEM POLITIK DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA
HUKUM INTERNASIONAL (Suatu Fenomena)
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI
HUKUM PIDANA SUPRANASIONAL
IDEA NEGARA KESEJAHTERAAN YANG DICITA – CITAKAN PENDIRI BANGSA INDONESIA
ILUSTRASI YANG TERBUANG
IMAN
IMPLIKASI DIGITALISASI TERHADAP SISTEM PERBANKAN
INSPIRASI KEHIDUPAN
ISI DAN SIFAT KAIDAH HUKUM
JAMINAN BANK (BANK GUARANTEE)
JENIS – JENIS SITA DALAM PERKARA PERDATA
JESUS THE TRUTH
KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN KASASI
KAJIAN SINGKAT MENGENAI TUGAS POLISI
KAMUS PENTING
KASIH TUHAN BAGI YANG TERLUKA (GOD'S LOVE OFFERED TO THE HURTING)
KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BERSERIKAT HARUS STERIL DARI HOAX DAN HATE SPEECH
KEDUDUKAN PANCASILA DAN FUNGSINYA
KEEP THE SPIRIT
KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA PERBANKAN
KEKAYAAN SEBAGAI SUMBER BERKAT
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
KESADARAN HUKUM
KETERANGAN SAKSI BERBEDA DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KALANGAN MILENIAL
KILAS PANDANG HUKUM PENANAMAN MODAL
KILAS PANDANG HUKUM ACARA PIDANA
KILAS PANDANG HUKUM PENANAMAN MODAL
KILAS PANDANG MENGENAI UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
KILAS PANDANG YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PERDATA
KITA SEMUA PENTING DI MATA ALLAH
KOMPARASI KONSEP HUKUM ADMINISTRASI
KONFIRMASI dan SOMASI PT. KARKO KULTURA UTAMA
KONSEP MALADMINISTRASI
KONSEP NEGARA HUKUM
KONSEP TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL
KONSEPSI DAN KEWENANGAN PENAHANAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
KONSEPSI PENAHANAN MENURUT KUHAP
KONTRAK ATAU PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH
KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN PERADABAN KEMANUSIAAN
KRIMINALISASI DAN PENALISASI
KUALIFIKASI DELIK – DELIK KORUPSI
KWALIFIKASI MODEL TINDAK PIDANA KORUPSI
LAW FIRM PROFILE (Profil Kantor Hukum) APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES
LET OUR CONSCIENCE BE OUR GUIDE
LOCUS DELICTI dan TEMPUS DELICTI
LPS DAN PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM PERBANKAN
MAKNA PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN
MASYARAKAT DAN NEGARA
MEDITASI PIKIRAN
MENGIKUTI TUNTUNAN TUHAN
Merek Dagang (Trademark)
MEREKA MENGAKU NASIONALIS ???
METODE DAN ALIRAN ILMU NEGARA
MODEL SISTEM PEMERINTAHAN
NASIONALISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
NEGARA HUKUM
NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL
NEGARA PANCASILA ADALAH NEGARA KEBANGSAAN YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA
NOVASI DAN SUBROGASI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERSATUAN
Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum
PANGGILAN UNTUK BERKOMITMEN (A Call To Commitment)
PELAYANAN SECARA MUSYAWARAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
PEMBALASAN ITU ADALAH HAK TUHAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMBARENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (SAMENLOOP VAN RECHTSVORDERINGEN)
PEMBEBASAN BERSYARAT dan PEMBEBASAN MURNI/MUTLAK
PEMBEDAAN HUKUM dan FENOMENA YURISPRUDENSI
PEMBELAAN DIRI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMBUKAAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMERINTAH HARUS MENJADI PELAYAN RAKYAT
PEMIMPIN YANG DAPAT MEMBUNGKAM KAPITALISME GLOBAL
PENAFSIRAN UNDANG – UNDANG DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA
PENARIKAN ATAU PENCABUTAN KUASA
PENCANTUMAN GUGATAN DAN JAWABAN DALAM PUTUSAN
PENEGAKKAN HUKUM
PENERAPAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DI INDONESIA
PENGANTAR ILMU HUKUM
PENGATURAN YANG TERKOORDINIR (COORDINATED LEGISLATURE)
PENGEMBANGAN
PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA
PENGERTIAN KEKUASAAN
PENGERTIAN UANG PAKSA (DWANGSOM)
Penggabungan Tindak Pidana KORUPSI dan Tindak Pidana PENCUCIAN UANG
PENGHARAPAN DAN KASIH
PENYEBAB PERMOHONAN PINJAMAN DITOLAK OLEH BANK
PENYEBAB TERJADINYA KREDIT MACET
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI PENGADILAN
PENYERTAAN ALLAH TIDAK BERKESUDAHAN HARI LEPAS HARI
PEPATAH LATIN POPULER
PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA TIPIKOR DAN KEBERATAN PIHAK KETIGA
PERANAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA DJOKO TJANDRA
PERBANDINGAN KONFEDERASI
PERBENDAHARAAN TERMINOLOGI HUKUM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (dalam teori)
PERIBAHASA BATAK TOBA
PERIHAL PEMBUKUAN KEGIATAN PERUSAHAAN
PERJANJIAN JUAL – BELI
PERJANJIAN YANG SAH HARUS MENDAPAT PENGAKUAN HUKUM
PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919
PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN
PERMASALAHAN HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENELITIAN
Permohonan Menyatakan dan Menandatangani Akta Peninjauan Kembali (PK) oleh Terpidana BASAULI SARINA SINAGA
PERMOHONAN PERMINTAAN SALINAN PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDEDALAM PERKARA PIDANA
PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK
PERUBAHAN BESAR DALAM HIDUP ~ BIG CHANGE IN LIFE
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN GUGATAN
PIKIRAN POSITIF
POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
POLITISI BUSUK
PRAKTEK PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA KORUPSI
Prapenuntutan dalam Konteks Integrated Criminal Justice System
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA (TERMASUK PERKARA TIPIKOR)
PROSEDUR HUKUM PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PRAKTEK PERDATA
PUTUSAN HAKIM
PUTUSAN PENGADILAN YANG BERSIFAT EXECUTABLE DAN NON EXECUTABLE
QUO VADIS EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN? KEPENTINGAN NEGARA DAN RAKYAT YANG TERABAIKAN
QUO VADIS SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA
RAHASIA DIBALIK KATA PEPATAH
RASIONALISME
REFLEKSI DOGMATIS
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN
RENUNGAN KALBU
RENUNGAN ROHANI DALAM KESESAKAN
REWARDS OF PERSEVERANCE
ROH KUDUS BERDOA BAGI KITA (THE HOLY SPIRIT INTERCEDES US)
SANG KORUPTOR
SEBAIKNYA ANDA TAHU
SEKELUMIT PEMBAHASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SEKELUMIT PENGERTIAN DELIK
Sekelumit Ringkasan HUKUM WARIS ADAT
SEKILAS MENGENAI KONSEP NEGARA HUKUM
SEKILAS PEMAHAMAN HUKUM ACARA PIDANA
SEKILAS TENTANG GUGATAN CLASS ACTION
SEKILAS TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
SEKILAS TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
SEKILAS TENTANG HUKUM TATA NEGARA
SEKILAS TENTANG PENGERTIAN KEBEBASAN
SEKLUMIT PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA
SELAYANG PANDANG HUKUM ACARA PERDATA
SEMANGAT KASIH ~ SPIRIT OF LOVE
SEMANGAT MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
SIAPA DAN MENGAPA
SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN PIDANA
SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHAT
SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN
SISTEM KESEJAHTERAAN WARGA NEGARA
SISTEM KEKELUARGAAN PARENTAL
SISTEM KEUANGAN
SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN
SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA
SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
SOAL – SOAL UAS HUKUM ACARA PIDANA
SOEKARNO DAN PANCASILA
STRATEGI DAN PENDEKATAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
SUATU CATATAN MENGENAI DISPARITAS PIDANA
SUATU ORIENTASI
SURAT TERBUKA KE – 3 (KETIGA) KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO
SYARAT – SYARAT PERKAWINAN YANG WAJIB DIKETAHUI
TAHAP PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN SUATU KONTRAK ATAU PERJANJIAN
TAHAPAN SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
TAHUKAH ANDA
TANGGUNG JAWAB DALAM PERSEROAN TERBATAS
TANGGUNG JAWAB NEGARA
TANGGUNG JAWAB YANG TERABAIKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM
TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM KORELASINYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI
TEACH US TO COUNT OUR DAYS
TEORI AANPRAKELIJKHEID DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TEORI NORMA HUKUM
TEORI – TEORI PEMERINTAHAN DAERAH
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
TEORI KEHENDAK DAN TEORI PERKIRAAN
TEORI PERUNDANG - UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI DALAM PRAKTEK PENEGAKKAN HUKUM
TEORI RELATIF DALAM HUKUM PIDANA
TEORI SCHUTZNORM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TEORI SYARAT (CONDITIO SINE QUA NON)
TERJADINYA DAN HILANGNYA HAK – HAK SUBJEKTIF
THE LORD IS TRUSTWORTHY
THE VOICE OF HEART
TIADA IMPERATIF TANPA SUATU IMPERATOR
TINDAK PIDANA DALAM KONSEPSI HUKUM POSITIF INDONESIA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK
TINJAUAN TEORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TOTALITER
TRI RISMAHARINI SANG PEJUANG KESJAHTERAAN DAN KESETARAAN TANPA PAMRIH
TUHAN DAPAT DIPERCAYA
TUHAN PASTI MAU DAN MAMPU MENGATASI MASALAH KITA
TUNTUTAN PERDATA (BURGERLIJKE VORDERING)
UNGKAPAN BIJAK SANG MOTIVATOR
UNSUR – UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
UNTUK DIRENUNGKAN (THINK IT OVER)
UPAYA MENGUBAH BUDAYA KORUPSI MELALUI REFORMASI BIROKRASI
UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT LOKAL
WACANA KEBIJAKAN SOSIAL
WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD
WAY OF THINKING
We are all important in God’s eyes
WEALTH AS SOURCE OF BLESSING
Wise words about Confusion ~ Kata - Kata Bijak tentang Galau
WISE WORDS BY ABRAHAM LINCOLN
YURISPRUDENSI DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERUBAHAN SURAT GUGATAN
YURISPRUDENSI MENGENAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PERKARA PIDANA UNTUK DIKETAHUI
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK PERADILAN
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
YURISPRUDENSI PERKARA PERDATA

Laporkan Penyalahgunaan

Pengikut

Translate

Langganan

Postingan

Postingan

Semua Komentar

Semua Komentar

Total Tayangan Halaman

Beranda

Cari Blog Ini

Arsip Blog

► 2023 (4)
- ► Desember (1)
- ► November (1)
- ► Januari (2)

▼ 2022 (363)
- ► Desember (8)
- ► November (7)
- ► Juli (5)
- ► Juni (4)
- ► Mei (81)
- ► April (190)
- ► Maret (11)
- ► Februari (45)
- ▼ Januari (12)

► 2021 (53)
- ► Desember (19)
- ► November (21)
- ► Oktober (2)
- ► September (11)

► 2020 (41)
- ► Maret (41)

www.beritahukumkebijakanpublik.com. Tema Sederhana. Gambar tema oleh luoman. Diberdayakan oleh Blogger.